Belasan mahasiswa Aceh Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) menggelar aksi di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Peserta aksi mendesak pimpinan DPR Aceh untuk mengeluarkan nota keberatan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Aksi yang berlangsung di bawah pengawalan pihak kepolisian sempat sedikit memanas. Hal ini lantaran setelah 40 menit berorasi secara bergantian belum ada perwakilan dari anggota DPR Aceh yang menemui mereka. Sehingga massa aksi sempat menggoyang-goyang pagar dan sempat sedikit bersitegang dengan pihak kepolisian.
Koordinator Lapangan (Korlap), Rizki Youlan Ardianto mengatakan, kedatangannya mereka ke tiga kalinya di DPR Aceh untuk menagih janji untuk mengeluarkan nota keberatan kenaikan harga BBM. Karena naiknya harga BBM telah menyengsarakan rakyat kecil.
"Kenaikan harga BBM oleh Jokowi-JK ini telah memiskinkan rakyat secara terstruktur, sistematis, oleh karena itu kami meminta wakil rakyat untuk mengeluarkan surat nota keberatan," kata Rizki Youlan Ardianto, Senin (24/11).
Katanya, nota keberatan itu sebagai bukti dan komitmen DPR Aceh menolak kebijakan Jokowi-JK menaikkan harga BBM. Hal ini karena dewan selaku wakil rakyat harus selalu memperjuangkan apa yang menjadi hajat rakyat.
Aksi serupa juga digelar di Simpang Lima Banda Aceh. Belasan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Banda Aceh mengecam Jokowi-JK telah menaikkan harga BBM.
"Kami menolak menaikkan harga BBM, kemudian kami meminta kepada Presiden Jokowi untuk mengusut mafia Migas yang mayoritas dikuasai oleh pihak asing dan DPR Aceh juga harus menolak kenaikan harga BBM," kata Korlap aksi, Syahrul Indra.
Sementara itu anggota DPR Aceh, Kautsar dari Partai Aceh didampingi T Ibrahim dari Partai Demokrat langsung menemui peserta aksi di luar pagar gedung DPR Aceh. Pada pertemuan itu, sempat terjadi diskusi yang alot dengan Kautsar, mantan aktivis mahasiswa. Namun semua berjalan kondusif setelah Kautsar membacakan surat rekomendasi.
Adapun surat rekomendasi dari DPR Aceh yang dikirimkan ke pemerintah pusat meminta untuk meninjau kembali kenaikan harga BBM. Karena dia mengakui kenaikan harga BBM telah menyengsarakan rakyat.
"Kita telah kirimkan surat rekomendasi untuk meninjau kembali kebijakan kenaikan harga BBM, termasuk dari Partai Demokrat juga telah meminta untuk menjelaskan alasan Jokowi menaikkan harga BBM," tegas Kautsar.
Aksi yang berlangsung di bawah pengawalan pihak kepolisian sempat sedikit memanas. Hal ini lantaran setelah 40 menit berorasi secara bergantian belum ada perwakilan dari anggota DPR Aceh yang menemui mereka. Sehingga massa aksi sempat menggoyang-goyang pagar dan sempat sedikit bersitegang dengan pihak kepolisian.
Koordinator Lapangan (Korlap), Rizki Youlan Ardianto mengatakan, kedatangannya mereka ke tiga kalinya di DPR Aceh untuk menagih janji untuk mengeluarkan nota keberatan kenaikan harga BBM. Karena naiknya harga BBM telah menyengsarakan rakyat kecil.
"Kenaikan harga BBM oleh Jokowi-JK ini telah memiskinkan rakyat secara terstruktur, sistematis, oleh karena itu kami meminta wakil rakyat untuk mengeluarkan surat nota keberatan," kata Rizki Youlan Ardianto, Senin (24/11).
Katanya, nota keberatan itu sebagai bukti dan komitmen DPR Aceh menolak kebijakan Jokowi-JK menaikkan harga BBM. Hal ini karena dewan selaku wakil rakyat harus selalu memperjuangkan apa yang menjadi hajat rakyat.
Aksi serupa juga digelar di Simpang Lima Banda Aceh. Belasan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Banda Aceh mengecam Jokowi-JK telah menaikkan harga BBM.
"Kami menolak menaikkan harga BBM, kemudian kami meminta kepada Presiden Jokowi untuk mengusut mafia Migas yang mayoritas dikuasai oleh pihak asing dan DPR Aceh juga harus menolak kenaikan harga BBM," kata Korlap aksi, Syahrul Indra.
Sementara itu anggota DPR Aceh, Kautsar dari Partai Aceh didampingi T Ibrahim dari Partai Demokrat langsung menemui peserta aksi di luar pagar gedung DPR Aceh. Pada pertemuan itu, sempat terjadi diskusi yang alot dengan Kautsar, mantan aktivis mahasiswa. Namun semua berjalan kondusif setelah Kautsar membacakan surat rekomendasi.
Adapun surat rekomendasi dari DPR Aceh yang dikirimkan ke pemerintah pusat meminta untuk meninjau kembali kenaikan harga BBM. Karena dia mengakui kenaikan harga BBM telah menyengsarakan rakyat.
"Kita telah kirimkan surat rekomendasi untuk meninjau kembali kebijakan kenaikan harga BBM, termasuk dari Partai Demokrat juga telah meminta untuk menjelaskan alasan Jokowi menaikkan harga BBM," tegas Kautsar.