Bedanya PTN,PTK,PTS

1. Perguruan Tinggi Negeri (PTN)

Tidak berbeda dengan namanya perguruan tinggi negeri adalah perguruan tinggi yang berada dibawah naungan Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas). Perguruan ini tersebar secara merata di setiap provinsi di seluruh Indonesia. Misalnya, di jogja ada Universitas Gajah Mada (UGM) dan Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), di papua ada UNCEN dan UNIPA, di Surabaya ada ITS dan UNESA, di bandung ada UNPAD, IPB dan ITB. Karena berstatus PTN, maka dalam system kerjanya (kebijakannya) perguruan tinggi seperti ini masih ada sedikit campur tangan pemerintah (walau kurang begitu dominan). Adapula perguruan tinggi negeri yang bernuansa agamais seperti UIN (universitas islam negeri) sunan kalijaga di jogja dan UIN Syarif Hidayatullah di jakarta. Bidang ilmu yang diselenggarakan perguruan tingi negeri ini begitu luas. Tinggal anda sbagai mahasiswa yang memilihnya. PTN juga biasanya berdiri atas keputusan MenDik Nas.

2. Perguruan Tinggi Swasta (PTS)

PTS adalah perguruan tinggi yang brada di bawah naungan instansi swasta, biasanya berupa yayasan. Yayasan ini dapat biasanya dimiliki oleh BUMN, TNI atau bahkan benar-benar milik pihak swasta. Saat ini perguruan ini tersebar secara merata di setiap kota di seluruh Indonesia. Jumlahnya bahkan jauh melebihi perguruan tingi negeri. Misalnya, di jogja ada Atmajaya, AMIKOM, AKAKOM, Mercubuana dan lain sebagainya. Karena berstatus PTS, maka dalam system kerjanya (kebijakannya) perguruan tinggi seperti ini benar dari pihak pemilik yayasan. Tidak berbeda dengan perguruan tinggi negeri, Bidang ilmu yang diselenggarakan perguruan tingi negeri ini begitu luas. Tinggal anda sebagai calon mahasiswa yang memilihnya. PTS berrdiri atas keputusan pemilik yayasan.

3. Perguruan Tinggi Kedinasan

Perguruan tinggi kedinasan adalah perguruan tinggi yang berada dibawah naungan Departemen atau Lembaga non departemen (Badan) milik pemerintah atau negara. Tidak seperti PTN yang tersebar secara merata di setiap provinsi di seluruh Indonesia, jumlah PTK sangat terbatas (lebih sedikit dibanding PTN dan PTS). Karena berstatus PTK, maka dalam system kerjanya (kebijakannya) perguruan tinggi seperti sangat dipengaruhi oleh campur tangan pemerintah (sangat dominan). Bidang ilmu yang diselenggarakan perguruan tingi kedinasan ini sempit tergantung berada di bawah naungan lembaga apa perguruan tinggi kedinasan tersebut. Misalnya STTN –BATAN merupakan perguruan tinggi kedinasan yang berada di bawah naungan Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN). Bidang ilmu yang di selenggarakan PTK ini hanyalah di sekitar bidang nuklir yaitu Tekofisika Nuklir dan Teknokimia Nuklir.

Adapun Perguruan Tinggi Kedinasan ini dapat di bagi lagi menjadi 2 yaitu :

a. Perguruan Tinggi Kedinasan ikatan dinas

Perguruan Tinggi Kedinasan yang berikatan dinas adalah perguruan tinggi yang berada dibawah naungan Departemen atau Lembaga non departemen (Badan) milik pemerintah atau Negara, dimana lulusan perguruan tinggi ini memiliki ikatan dinas yang berarti harus bekerja dan mengabdi pada lembaga yang menaungi perguruan tinggi ini dalam selang waktu tertentu (biasanya berstatus PNS). Karena, lulusannya akan menjadi abdi Negara, maka orang-orang yang sekolah / kuliah di tempat itu adalah orang-orang pilihan. Dimana proses seleksinya sangat ketat. Sebagai contoh dalam pengalaman penulis, yang pernah mengikuti seleksi calon praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) , seleksinya terbagi menjadi dua yaitu seleksi tingkat kabupaten dan seleksi tingkat provinsi. Seleksi itu meliputi seleksi administrasi, tes bakat skolastik, tes kesehatan 1 dan 2, kesemaptaan, akademik , dan penentuan akhir .

Adapun contoh PTK ikatan dinas seperti Akademi Angkatan Udara dibawah TNI AU, Akademi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika di bawah Badan Meteoroloi klimatologi dan geofisika, Institut pemerintahan dalam negeri IPDN di bawah departemen dalam negeri dan lain sebagainya.

b. Perguruan Tinggi Kedinasan non katan dinas

Perguruan Tinggi Kedinasan non ikatan dinas adalah perguruan tinggi yang berada dibawah naungan Departemen atau Lembaga non departemen (Badan) milik pemerintah atau Negara, dimana lulusan perguruan tinggi ini tidak memiliki ikatan dinas yang berarti bebas untuk memilih tempat diman ia akan bekerja kelak. Kita ambil contoh STTN BATAN, lulusan STTN -BATAN dapat memilih apakah ingin bekerja sebagai PNS di BATAN atau BAPETEN atau menjadi karyawan swasta di berbagai perusahaan yang bergerak atau berhubungan dengan iptek nuklir. Seperti pada PTK yang berikatan dinas, PTK non ikatan dinas pada umumnya berdiri atas keputusan presiden. STTN-BATAN sendiri berdiri atas keputusan prsiden dan diresmikan oleh MenRisTek Bpk. Hatta Radjasa pada ahun 2001 silam.

Adapun STTN dahulu pada tahun 80an bernama Pendidikan Ahli Teknik Nuklir (PATN) dengan jenjang D3 dan berstatus ikatan dinas. Namun sejak tahun 2001 PATN berubah bentuk menjadi Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir (STTN) di bawah BATAN dengan jenjang D4 atau setara S1 tetapi tidak berikatan dinas. Tetapi jangan khawatir, menurut info dari dosen lulusan STTN selalu mendapat kuota di BATAN. Tentunya lulusannya harus yang berkompeten.

PERBEDAAN PERGURUAN TINGGI DENGAN PERGURUAN TINGGI KEDINASAN

Dilihat dari statusnya, perguruan tinggi dibagi menjadi dua, yaitu : Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS).

Perguruan tinggi negeri adalah perguruan tinggi yang dikelola oleh pemerintah baik di bawah Departemen Pendidikan Nasional maupun di bawah departemen lain milik pemerintah.

Contoh nama-nama perguruan tinggi negeri di Indonesia :

Universitas Airlangga / UNAIR – Surabaya / Jawa Timur

Universitas Brawijaya / UNBRAW / UNIBRAW – Malang

Universitas Cenderawasih / UNCEN – Jayapura

Universitas Diponegoro / UNDIP – Semarang

Universitas Gadjah Mada / UGM – Yogyakarta

Universitas Syiah Kuala / UNSYIAH - Aceh

IAIN Sunan Ampel – Surabaya

Institut Seni Indonesia (ISI) – Yogyakarta

Politeknik Manufaktur – Bandung

Politeknik Negeri Ambon – Ambon

Politeknik Negeri Bali – Bali

Politeknik Negeri Bandung – Bandung / Jawa Barat

Perguruan tinggi swasta adalah perguruan tinggi yang dimiliki dan dikelola oleh perorangan atau kelompook/yayasan tertentu. Umumnya, perguruan tinggi negeri mendapat subsidi dari pemerintah dalam pengelolaan pelaksanaan pendidikan. Lain halnya dengan perguruan tinggi swasta, pembiayaan pengelolaan pelaksanaan pendidikan menjadi tanggung jawab perguruan tinggi yang bersangkutan sepenuhnya.

Contoh nama-nama perguruan tinggi swasta di Indonesia :

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Surabaya

Universitas 45 Surabaya, Surabaya

IKIP PGRI Madiun, Madiun

Universitas Darul ‘Ulum, Jombang

Universitas Dr. Soetomo, Surabaya

Universitas Gajayana, Malang

Universitas Hang Tuah, Surabaya

Perguruan Tinggi Kedinasan (PTK) merupakan lembaga pendidikan tinggi negeri yang memiliki ikatan dengan lembaga pemerintah sebagai penyelenggara pendidikan. Sebagai contoh, STAN merupakan PTK di bawah naungan Depertemen Keuangan, STIS berada di bawah naungan Badan Pusat Statistik, dan AMG berada di bawah naungan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika. PTK memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan perguruan tinggi lain. Antara lain, biaya kuliah yang terjangkau, bahkan gratis dan fasilitas ikatan dinas. Berikut penjelasan tiap keunggulan tersebut:

Biaya kuliah yang terjangkau bahkan gratis.

PTK biasanya disubsidi oleh APBN melalui anggaran di tiap lembaga pemerintah yang menaunginya, sehingga biaya kuliahnya relatif lebih murah. Bahkan, sebagian PTK benar-benar disubsidi oleh APBN sepenuhnya, sehingga biaya kuliah yang ditanggung benar-benar gratis. Jika ada pendapat bahwa seluruh PTK itu gratis, pendapat itu salah. Yang benar adalah tidak semua PTK menggratiskan biaya pendidikannya.

Fasilitas ikatan dinas.

Ikatan dinas adalah fasilitas yang diberikan oleh beberapa PTK di mana lulusannya mendapat jaminan pekerjaan saat lulus, dan diangkat sebagai pegawai tetap di mana sebagian besar merupakan Pengawai Negeri Sipil (PNS). Bahkan untuk sebagian PTK, terdapat fasilitas penggangkatan sebagai CPNS walaupun mahasiswa yang bersangkutan belum menyelesaikan pendidikannya. Sebagian PTK juga memberikan fasilitas gaji atau uang saku kepada mahasiswanya, baik yang telah diangkat sebagai CPNS ataupun belum. Jika ada pendapat bahwa semua PTK itu memiliki fasilitas ikatan dinas, pendapat itu salah. Namun, semua PTK memiliki akses jenjang karir sebagai pegawai di lembaga pemerintah yang membawahinya. Sehingga untuk sebagian PTK mewajibkan lulusannya mengikuti tes CPNS terlebih dahulu sebelum diangkat sebagai CPNS di lembaga pemerintah yang dimaksud.

Semi Militer

Semi militer adalah sistem pendidikan di beberapa PTK. Semi militer memiliki arti sebagai sistem pendidikan yang menerapkan prinsip-prinsip militer. Tentu saja prinsip militer yang diterapkan bukanlah militer murni, karena sebagian besar lulusan PTK ditujukan untuk pegawai di lingkungan sipil. Namun, untuk sebagian PTK yang berorientasi militer (contoh: Akmil, AAU, AAL), prinsip yang diterapkan murni militer, karena lulusannya akan berkecimpung di bidang tersebut.

Semi militer memiliki beberapa aspek, antara lain:

Seragam yang didisain khusus dengan atribut-atribut tertentu.

Kerapian (rambut, kerapian pakaian dan sepatu).

Senioritas yang tinggi.

Kegiatan fisik yang padat.

Kampus yang berasrama.

Perlu diperhatikan bahwa tidak semua PTK semi militer memiliki aspek-aspek di atas. Sebagian memiliki beberapa poin tertentu yang dihilangkan, ataupun ditambahankan. Sebagai contoh, STIS merupakan PTK semi militer, namum tidak terdapat aspek kegiatan fisik dan asrama; Bea Cukai STAN tidak terdapat aspek asrama; STSN memiliki seluruh aspek semi militer, dan lain sebagainya.

Tantangan PTK

Terdapat beberapa hal yang menjadikan tantangan untuk lulusan SMA, SMK, dan MA yang berkeinginan melanjutkan pendidikan ke PTK. Tantangan tersebut antara lain:

Sedikitnya informasi tentang PTK dan rendahnya pemahaman tentang sistem pendidikan PTK.

Jadwal pendaftaran ujian masuk PTK yang berbeda dengan PTN atau PTS.

Ujian masuk yang memiliki beberapa tahap dan materi yang berbeda dengan yang dipelajari di SMA, SMK, dan MA.

Banyaknya peserta yang mendaftar (banyak saingan).

Inilah Kelebihan dan Kekurangan Kurikulum 2013

Kontradiksi implementasi kurikulum 2013 terus terjadi. Bahkan tidak sedikit pihak yang berharap untuk menghentikan kurikulum 2013 pada pemerintahan baru Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini.

Oleh karena itu, Pengamat Pendidikan Dharmaningtyas mencoba memaparkan secara rinci kelebihan dan kekurangan kurikulum 2013 dalam diskusi bertajuk Akses Pendidikan Berkualitas untuk Semua besutan Network for Education Watch (NEW) atau Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI). Tyas berpendapat, salah satu kelebihan kurikulum 2013 adalah memiliki konsep yang jelas terhadap lulusan yang ingin dicapai.

“Dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), kompetensi ditentukan masing-masing di tiap mata pelajaran. Sehingga, ibarat baju, semua bagiannya berasal dari bahan berbeda. Tapi kurikulum 2013 tidak dimulai dari potongan tapi sudah ada model lulusan yang ditetapkan. Sehingga kompetensi masing-masing mata pelajaran menyesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai,” kata Tyas di Hotel Mega Matraman, Matraman, Jakarta Pusat, Sabtu (8/11/2014).

Selain itu, lanjutnya, kurikulum 2013 juga memiliki sisi positif lainnya. Misalnya sisi paradigma karena mengemas mata pelajaran menjadi lebih maknawi dalam kehidupan sehari-hari dengan model pembelajaran tematik integratif dan pendekatan saintifik.

“Kemudian, dalam kurikulum 2013 proses pembelajaran murid aktif, guru sebagai fasilitator maupun motivator, semua aspek kehidupan bisa menjadi sumber pembelajaran, serta melahirkan manusia pembelajar,” paparnya.

Meski demikian, kurikulum 2013 juga memiliki sisi negatif. Pertama, ujar Tyas, kurikulum 2013 penuh kontradiksi. Mau melahirkan manusia yang kreatif, kritis, inovatif, tapi penuh materi yang normatif karena ada penambahan jam belajar agama.

“Kedua, berharap proses pembelajaran lebih leluasa tapi ada penambahan jam pelajaran. Ketiga, kurikulum 2013 cocok untuk sekolah yang sudah maju dan gurunya punya semangat belajar tinggi, masyarakat yang sudah terdidik, muridnya memiliki kemampuan dan fasilitas setara, serta infrastruktur telekomunikasi dan transportasi sudah merata sehingga tidak menghambat proses,” urai Tyas.

Selain itu, kekurangan lainnya terletak pada penggunaan Ujian Nasional (UN) sebagai evaluasi standar proses pembelajaran siswa aktif. Apalagi, lanjutnya, guru di Indonesia pada umumnya malas belajar dan minim rasa ingin tahu.

“Mayoritas orangtua tidak peduli pada proses belajar sang anak, kemampuan anak dan fasilitas tidak setara, infrastruktur telekomunikasi tidak merata, serta beban guru dan orangtua meningkat,” tuturnya.

Sumber: Okezone Kampus

Mutu Pendidikan SMK di Indonesia Masih Rendah

Pada dasarnya, pendidikan merupakan kunci pembangunan suatu bangsa. Masalah yang terus dihadapi oleh masyarakat Indonesia ialah mutu pendidikan yang rendah di tiap level dan unit pendidikan, termasuk SMK.

Hal inilah yang melatarbelakangi Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Klaten, Dr Wardani Sugiyanto, untuk mengembangkan manajemen mutu pendidikan.

“Hal ini dilakukan untuk memahami strategi manajemen mutu yang lebih baik sehingga bisa dilaksanakan pada berbagai komponen manajemen pendidikan di SMK,” ujar Wardani, seperti dilansir dari laman UNY, Minggu (28/12/2014).

Idealnya, output sekolah mendapat pekerjaan yang layak sesuai kompetensi dan keterampilanya. Namun, hasil sekolah selama ini kurang memuaskan akibat kurangnya kompetensi lulusan, yang ditandai oleh kurangnya kesesuaian lulusan dan kebutuhan dunia usaha dunia industri (DUDI).

Mirisnya, angkatan kerja lulusan SMK masih sulit tertampung sepenuhnya di lapangan kerja, karena program-program pendidikan dan pelatihan yang diberikan kurang sesuai dengan kebutuhan DUDI.

Wardani mengembangkan hal tersebut dalam ujian disertasi yang memaparkan permasalahan-permasalahan dan solusi yang didapat saat penelitian yang berjudul “Manajemen Mutu Pendidikan SMK Unggul Bidang Teknologi Industri di SMKN 2 Surakarta”.

Akhirnya, ia berhasil mempertahankan disertasinya dengan baik dan dinyatakan lulus, serta berhak menyandang gelar doktor kependidikan dalam bidang pendidikan teknologi dan kejuruan dengan predikat Sangat Memuaskan.

Wardani tercatat sebagai doktor ke-261 di program pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta (UNY). (fsl)

Di Pulau Terluar, Tenaga Medis dan Guru Pun Enggan Singgah

PULAU ACEH - Warga pulang ke Pulau Breuh, Kecamatan Pulau Aceh, Kabupaten Aceh Besar menggunakan perahu nelayan, Senin (24/2). Warga dari 12 kecamatan di Kecamatan Pulau Aceh terpaksa menyeberang ke tempat tinggal mereka dari Pelabuhan Lampulo, Kota Banda Aceh menggunakan kapal kayu karena tidak ada kapal penyeberangan yang disediakan pemerintah

Hanya berjarak dua jam dari Banda Aceh, warga susah mengakses layanan kesehatan dan pendidikan.

Kapal penyeberangan telah dipenuhi sekitar 30 penumpang, 10 sepeda motor, kebutuhan pokok masyarakat, serta bahan bangunan juga selesai dinaikkan ke kapal ukuran 5x13 meter. Mesin kapal mulai dihidupkan. Dengan sigap anak buah kapal (ABK) melepaskan tali ikatan kapal di pelabuhan nelayan yang terletak di Lampulo, Kota Banda Aceh.

Hari itu, Sabtu (22/2) siang, kapal dengan perlahan meninggalkan Pelabuhan Lampulo. Sekitar 10 menit berjalan, kapal telah berada di laut lepas. Nakhoda langsung mengarahkan arah depan kapal menuju Pulau Breuh.

Jangan dibayangkan kapal tersebut memiliki fasilitas memadai untuk disebut kapal penyeberangan atau layaknya kapal penyeberangan yang dikelola Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP). Kapal itu hanya kapal penangkap ikan yang disulap menjadi kapal penyeberangan.

Kapal kayu tersebut sudah belasan tahun mengangkut warga pulang pergi ke Pulau Breuh yang merupakan salah satu dari dua pulau terluar di ujung barat Indonesia, yang masuk dalam Kecamatan Pulo Aceh, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh.

Selain Pulau Breuh, satu lagi pulau yang berpenghuni di Kecamatan Pulo Aceh tersebut adalah Pulau Nasi. Pulo Aceh dihuni 5.000 jiwa yang tinggal di 17 desa. Lima desa terdapat di Pulau Nasi, sedangkan 12 desa lainnya terdapat di Pulau Breuh.

Sekitar dua jam menyusuri lautan, mata langsung tertuju ke depan kapal. Terlihat pemandangan indah Pulau Breuh. Hamparan pasir putih terbentang di bibir pantai dengan deburan ombak berkejar-kejaran. Hal ini memancing pengunjung untuk segera melompat dan melepaskan penat setelah dua jam menyeberangi lautan.

Berkeliling Pulau Breuh atau saudaranya Pulau Nasi, pengunjung akan dimanjakan indahnya hamparan pantai dan indahnya deburan ombak.

Rinaldi, salah seorang warga Banda Aceh yang sudah beberapa kali berkunjung ke Pulau Breuh, menyebutkan di Pulau Breuh dan Pulau Nasi, terdapat 21 tempat snorkeling dan diving. Dengan hamparan karang di bawah laut yang masih sangat alami dan jarang dikunjungi wisatawan, ini membuat Pulau Breuh dan Pulau Nasi masih sangat perawan.

Namun, indahnya Pulau Breuh, tidak seindah kehidupan masyarakatnya. Masyarakat di pulau ini harus hidup serbakekurangan, bahkan Perusahaan Listrik Negara (PLN) baru mengaliri listrik ke daerah ini sekitar tahun 2012.

Hingga saat ini, masyarakat di Kecamatan Pulo Aceh masih kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang memadai untuk anak-anak mereka.

Untuk mendapatkan kesehatan yang baik, warga dari 17 desa di pulau yang jarak tempuhnya sekitar dua jam dari Kota Banda Aceh tersebut, harus menuju ibu kota Kecamatan, Lampuyang. Mereka harus berjuang keras dengan jarak tempuh yang sangat jauh. Hal ini ditambah jalan yang berbatu dan tak pernah teraspal sejak bendera merah putih berkibar dengan bebas di negeri ini.

Hal yang sama juga terjadi bagi anak-anak yang tinggal di Pulo Aceh untuk mendapatkan akses pendidikan. Meskipun mereka telah berjuang agar dapat ke sekolah, pihak sekolah lebih sering libur karena guru yang tidak masuk. Mereka terpaksa hanya puas setelah menamatkan sekolah dasar (SD). Untuk melanjutkan pendidikan ke SMP, mereka harus berpikir berkali-kali karena jarak sekolah belasan kilometer.

Akses Kesehatan Susah

“Pulo Aceh serbakekurangan. Untuk mendapatkan akses kesehatan saja susahnya minta ampun. Kami harus berjalan belasan kilometer dengan sepeda motor baru bisa sampai ke puskesmas,” ucap Sekretaris Desa Lapeng, Kecamatan Pulo Aceh, Zainuddin.

Ia menyebutkan, warga Desa Lapeng harus melewati jalan terjal dan berbatu sejauh 17 kilometer agar bisa mendapatkan pelayanan kesehatan di puskesmas. “Jalan yang kami lalui sangat terjal, bahkan beberapa tempat sepeda motor tidak bisa dinaiki dua orang,” ujarnya.

Zainuddin menyebutkan, ia pernah harus membawa istri yang sedang hamil 8,5 bulan ke puskesmas dengan sepeda motor. Ia harus mengendarai sepeda motor empat jam lebih karena jalan yang berbatu dan rusak. Selain itu, dia harus sangat berhati-hati karena istrinya sedang hamil tua.

“Bidan tidak bisa diandalkan karena mereka tidak mau datang ke desa kami. Mereka malah menyebutkan, kalau warga membutuhkan pelayanan kesehatan, harus ke puskesmas,” ujar Zainuddin.

Padahal, layanan kesehatan yang mudah diakses menjadi janji pemerintah pusat dan daerah guna mengurangi angka kematian ibu dan bayi, penyakit menular (HIV/AIDS), dan menyahuti langkah Millenium Development Goals (MDGs).

“Meskipun pemerintah telah melaksanakan banyak program untuk memudahkan warga mendapatkan akses kesehatan, hingga saat ini kami masih kesulitan mendapatkan pengobatan yang memadai jika sakit. Akhirnya, dukun atau pengobatan tradisional menjadi andalan mereka,” kata Usmanuddin, salah seorang warga Lapeng.

Tidak hanya di Desa Lapeng, masyarakat yang tinggal di Desa Meulingge juga merasakan hal yang sama. Mereka harus menempuh dua jam perjalanan untuk mencapai puskesmas. Waktu yang sama juga mereka habiskan menuju ke Banda Aceh, ibu kota Provinsi Aceh dengan menggunakan perahu nelayan. Pemandangan yang wajar ketika kasus-kasus kehamilan lebih banyak ditangani dukun desa daripada tenaga medis.

Muhammad Yasir mengingat beberapa bulan lalu, seorang perempuan bernama Asiah meninggal setelah melahirkan bayinya.

“Hanya dukun beranak yang datang membantu Asiah. Dengan keterbatasannya, perempuan tua itu berusaha menyelamatkan ibu dan si anak. Mau dibawa ke puskesmas tidak mungkin karena jaraknya terlalu jauh dan jalan hancur. Dibawa ke rumah sakit di Banda Aceh juga tidak mungkin karena saat itu cuaca sedang buruk dan ombak sangat tinggi,” ucap nelayan yang kerap disapa Yasir itu.

Beberapa jam setelah itu, anak tersebut lahir. Namun, masalah menimpa sang ibu karena mengalami pendarahan. Dukun beranak itu tidak bisa menolong ibu yang baru melahirkan tersebut hingga ajal menjemputnya tiga hari setelah melahirkan.

“Pustu telah didirikan di kampung kami beberapa tahun setelah tsunami melanda Aceh pada Desember 2004. Namun sampai saat ini, tidak ada petugas medis yang ditempatkan di desa kami,” tuturnya.

Pendidikan Terbatas

Tidak hanya bidang kesehatan, pendidikan untuk anak-anak di Pulo Aceh juga sangat terbatas. Sebagian besar anak-anak di pulau barat Indonesia tersebut hanya tamat SD. Mereka bukan tidak mau melanjutkan ke SMP, melainkan letak sekolah lanjutan yang sangat jauh sehingga tidak mungkin mereka berjalan kaki.

Masalah lainnya, guru juga sangat kurang di Pulo Aceh. Meskipun setiap tahun selalu ada perekrutan guru untuk ditempatkan di Pulau tersebut, sebagian besar guru yang telah lulus PNS enggan mengajar ke sana.

“Pendidikan di tempat kami, Pulo Aceh, sangat memprihatinkan. Tidak ada guru yang betah tinggal di kampung kami,” kata Rahimah, seorang warga Desa Meulingge, Kecamatan Pulo Aceh.

Desa Meulingge terletak di paling ujung Pulo Aceh yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia. Meski bangunan sekolah telah didirikan lembaga donor beberapa tahun setelah tsunami menghantam, siswa tidak bisa belajar karena tidak ada guru.

“Memang pemerintah sering menempatkan guru di desa kami. Namun, mereka jarang mau tinggal di desa kami yang jauh dari Kota Banda Aceh,” katanya.

Guru-guru yang ditempatkan di SD Meulingge jarang mau datang. Umumnya, mereka langsung mengajukan pindah tugas ke luar Pulo Aceh setelah mendapatkan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan. “Saat ditugaskan ke Pulo Aceh, mereka juga jarang datang untuk mengajar. Akhirnya, anak-anak kami tidak sekolah karena tidak ada guru,” katanya.

Bahkan, di SD Negeri Lapeng, hanya memiliki tiga guru kontrak dan sangat jarang mereka mengajar. Akhirnya, anak-anak di desa tersebut lebih banyak libur daripada belajar.

“Cukup banyak guru yang yang telah ditugaskan ke Lapeng, tetapi tidak ada yang menetap. Mereka umumnya tetap memilih tinggal di luar Pulo Aceh dan datang ke Pulo Aceh sesuka hati mereka,” tutur Zainuddin.

Zainuddin mengatakan telah menyampaikan masalah tersebut kepada pemerintah Aceh Besar. Namun hingga kini, persoalan itu tak kunjung selesai. Padahal, sebagian besar desa telah menyediakan rumah untuk guru agar mereka tetap tinggal di Pulo Aceh dan mengajarkan anak-anak.

“Saya sudah tiga tahun tidak sekolah. Kalaupun saya sekolah, guru tidak ada. Jadi, saya memilih melaut saja,” kata Darkasi, seorang remaja Pulo Aceh.

Sumber : Sinar Harapan

Pemkab Akan Tambah Sekolah di Pulo Aceh

Ilustrasi

BANDA ACEH - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Besar, saat ini sedang membangun satu gedung sekolah baru di Gampong Rinon, Kemukiman Pulo Breuh Utara, Kecamatan Pulo Aceh. Pembangunan gedung SMP baru ini merupakan salah satu upaya pemeritah setempat untuk meningkatkan pendidikan di daerah tersebut.

Hal itu dikatakan Sekdakab Aceh Besar, Drs Jailani Ahmad MM kepada Serambi, Senin (27/10), menanggapi banyaknya anak-anak di Pulo Breuh Utara yang tak melanjutkan sekolah setelah tamat SD. Sebab hanya ada satu SMP di kecamatan itu, dan jaraknya dari Pulo Breuh Utara sekitar 20 kilometer.

Seperti diberitakan Serambi sebelumnya, anak-anak di Pulo Breuh Utara, Kecamatan Pulo Aceh, tidak bisa melanjutkan sekolah setelah menamatkan SD. Pasalnya, SMP dan SMA hanya ada di Pulo Breuh Selatan. Anak-anak di Pulo Breuh Utara harus menempuh jarak hingga 20 Km untuk mencapai sekolah tersebut.

Menanggapi hal ini, Jailani mengatakan, sekolah di sana memang belum bisa dibangun lebih, karena siswanya tidak banyak dan daerahnya kecil. Namun ia mengaku, saat ini sedang melakukan penambahan lembaga pendidikan di wilayah itu.

“Untuk sementara, kita sedang membangun sekolah SMP satu lagi di Gampong Rinon. Sekarang sedang dikerjakan. Ini kita upayakan untuk mengantisipasi masalah tersebut. Jadi anak-anak di Pulo Breuh Utara tetap bisa sekolah,” kata Jailani Ahmad.

Selain itu, tambah Sekda, Pemkab Aceh Besar juga sedang mengupayakan peningkatan kualitas pendidikan di daerah terpencil di Aceh Besar, termasuk di Pulo Aceh. Baik dari sektor bangunannya, penempatan dan pemerataan guru, serta permasalahan lainnya.

“Kita terus berupaya agar Pulo Aceh mendapat fasilitas pendidikan yang memadai ke depan. Pak Bupati juga sudah menginstruksikan agar pendidikan di daerah terpencil lebih diperhatikan, demi terwujudnya pendidikan yang lebih baik lagi,” sebut Jailani.

Terkait infrasturktur jalan yang masih susah diakses, Jailani Ahmad meminta masyarakat untuk bersabar. Jalan yang menghubungkan beberapa kawasan di wilayah itu sedang dikerjakan hingga saat ini, dan dia berharap itu segera selesai dan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat setempat.

Di sisi lain, Sekdakab Aceh Besar Jailani Ahmad mengharapkan semua kendala yang dirasakan oleh masyarakat, agar langsung disampaikan kepada pemerintah, baik ke kecamatan ataupun kabupaten. Sehingga semua permasalah bisa diatasi dan pemerintah lebih fokus dalam menangani permasalahan-permasalahan tersebut.

“Pemerintah sangat peduli kepada semua masyarakat, jadi mohon semua permasalahan disampaikan kepada pemerintah, supaya pemerintah tahu dan bisa merespons masalah-masalah tersebut,” demikian Jailani Ahmad.

sumber : Acehtribuns

Surat Untuk Adek Lapeng

Malam Penutupan Road Show Tiga Minggu Bersama Pulo Aceh, berakhir pada malam tanggal 26 Januari 2013, Panitia Social Community bekerja keras untuk mencapai puncaknya, Ikatan Pelajar Pemuda Mahasiswa Pulo Aceh dan Generasi Kuneng sebagai symbol penggerak dan dukungan kawan-kawan IAIN,KP2A, Unsyiah, AMOBA BAND, Xantafe Band, dan beberapa Warkop yang ada di Banda Aceh.
Bagi Muhammad Fauzi Ulpa, malam itu bukanlah malam terakhir di IPPELMAPA terlihat terangnya ruangan bila melewati jalan Ule Lhee. Tampak Muhammad Fauzi Ulpa duduk diatas kursi lantai dua gedung SULTAN SLIM II Banda Aceh, dia Galau, gelisah layaknya pingin lari dari semua ini. Kenapa dengan Muhammad Fauzi Ulpa? Apa dia tidak ingat janjinya dengan Adek Lapeng? Apa dia tidak mengkoneksikan pikirannya dengan hukum Kausalitas?
Malam ini sepertinya tidak terlihat sinar cahaya Ilahi, Muhammad Fauzi Ulpa, seperti manusia bukan manusia, Panitia hanya tersisa beberapa orang, dan diantara beberapa orang itu, terjadi kekurangan komunikasi, koordinasi dilakukan apa adanya, keputusan dibuat sesuai apa yang ada. Acara mau berlangsung, random acara terjadi perombakan dalam sekejab,,,disitulah galau, gelisah dan membingung, ; “aku tidak bisa bersikap tegas, ini gerakan sosial”; kata Muhammad Fauzi Ulpa kepada kawan akrab barunya.” Tidak…ini hanya proses saja, mungkin kita sedang lelah…biarkan itu terjadi apaadanya mala mini” kata kawan akrab barunya.
Muhammad Fauzi Ulpa, malam itu dia sangat rapi, dan mandi lebih cepat, tapi berubah dalam sekejab, kawan2 melihat kayanya tidak mandi selama 3 hari. “ Adek Lapeng, kamu benar, kami hanya membuat masalah atas kondisi kalian” (kata dalam hatinya). Adek Lapeng hanya manusia kecil yang selalu terseyum, dia dilahirkan dengan kondisi pendidikan sangat tertinggal hanyalah sebuah takdir-takdir-dan takdir.
“Tidak Adek Lapeng…itu bukan takdir, kalian hanya korban dari system negeri ini yang diatur oleh manusia-manusia busuk. Aku salah Adek Lapeng, aku sendiri tidak bisa menyatukan ide dan sikap bersama kawan-kawan se-gerakan. Adek Lapeng,,,Kakak tidak tahu bakalan terjadi seperti ini. Adek Lapeng pendidikan harus didahulukan, dimana, kapan, dan siapapun harus mendapatkan itu, demi kehidupan negeri ini, Adek Lapeng harus terus membaca-membaca dan membaca, itu salah satu kalian mengejar ketertinggalan, jangan pesimis dan menyalahkan siapapun…Adek Lapeng, hukum Kausalitas dibangun oleh hubungan antara suatu kejadian (sebab) dan kejadian kedua (akibat atau dampak), yang mana kejadian kedua dipahami sebagai konsekuensi dari yang pertama. Kami tidak mempermasalahkan kalian disini, ini hanya proses sebab-akibat kami, komunikasi tidak lancar, ada beberapa yang kemudian merebut eksistensi demi kalian, dan yang terpenting ketidak siapan kakak memahami kawan,,,bahwa Adek Lapeng…tidak mengharapkan itu.
Adek Lapeng, sebentar lagi kawan-kawan, akan datang menjengukmu dengan sedikit buku yang didapatkan selama Road Show di Banda Aceh, kakak sarankan…bacalah kata-kata disetiap buku itu nanti, membaca akan membawamu keluar dari keadaan yang tidak seharusnya. Maafkan kami yang sudah mempermasalahkan kalian dan hampir tercerai-berai diantara kami, kakak akan selalu berbagi kisah kalian.

Sekian>>>>>>
Thank’s…TIGA MINGGU BERSAMA PULO ACEH…sebuah catatan Sejarah bagi kawan-kawan,,,yang selalu hadir dalam generasi ke generasi dengan citra dan nuansa yang berbeda demi Pendidikan Umat Manusia…